Identitas & Administrasi
Informasi Teknis & Operasional
Data PIPP KKP mencatat dermaga beton sekitar 161 m × 7 m (tahun pembangunan tidak tersedia dalam entri). Entri lain mencatat dermaga bongkar beton 160 m × 7 m, tahun 2009. Angka historis, bukan inventaris final terkini.
PIPP KKP mencatat kedalaman kolam/alur sekitar 3 m pada beberapa entri inventaris historis termasuk 2009 dan 1982; terdapat data berformat tidak konsisten. Nilai tersebut tidak menjadi batas draft aktual kapal.
Kapasitas operasional terkini tidak berhasil diverifikasi dari sumber yang ditinjau. Inventaris PIPP mencatat gedung TPI 1.080 m² dan fasilitas air serta energi historis; tidak boleh ditafsirkan sebagai kapasitas angkutan saat ini.
PPN Brondong melayani pendaratan dan bongkar muat hasil tangkapan, pelelangan/pemasaran ikan, distribusi, jasa penumpukan, tambat labuh, air bersih, listrik, bengkel, dan kebutuhan operasi kapal perikanan. Menurut profil KKP juga terdapat pelayanan dokumen perikanan: pemeriksaan logbook, SHTI, surat tanda bukti lapor kedatangan serta keberangkatan, dan Persetujuan Berlayar. Jenis layanan mengacu standar pemerintah; kapasitas atau keterjangkauan aktual setiap fasilitas tidak otomatis diketahui.
PPN Brondong menyelenggarakan fungsi kesyahbandaran kapal perikanan, termasuk penerbitan Persetujuan Berlayar, laporan kedatangan/keberangkatan, serta pemeriksaan dokumen dan logbook. Standar layanan PPID KKP juga mencakup tambat labuh dan kebersihan kolam. Kedalaman sekitar 3 m dalam inventaris PIPP adalah catatan historis, bukan batas sarat kapal atau izin sandar yang berlaku pada 2026. Verifikasi kondisi alur terbaru kepada syahbandar.
PPID KKP mencantumkan standar layanan tambat labuh dengan aplikasi SIJAKA, Persetujuan Berlayar, pelayanan SHTI, pas masuk, jasa listrik, air, bengkel dan penumpukan barang. PIPP KKP memuat data profil serta kegiatan PPN Brondong, termasuk pembahasan penertiban kapal tidak beroperasi pada Januari–April 2026. Dokumen layanan mengonfirmasi kanal dan standar yang diumumkan, bukan tingkat uptime atau integrasi sistem live.
History & Milestones
Menurut KKP, kegiatan pendaratan ikan di kawasan Brondong telah berlangsung sejak era 1930-an. Berkembang menjadi PPP Brondong pada 1978, kemudian ditetapkan sebagai UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara melalui SK Menteri Pertanian No. 428/KPTS/410/1987 tanggal 14 Juli 1987. Riwayat merupakan keterangan administratif historis.